Politik Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perubahan yang cukup tajam, terutama dalam perilaku pemilih milenial dan generasi Z. Mereka bukan lagi sekadar pemilih yang mengikuti garis ideologis partai, tetapi lebih cair, rasional, dan sangat responsif terhadap isu konsistensi serta integritas politik. Dalam konteks ini, dinamika hubungan antara PKS dan Anies Baswedan menjadi salah satu studi kasus menarik tentang bagaimana persepsi publik dapat mempengaruhi kekuatan elektoral partai.
anies baswedan selama beberapa tahun terakhir dipandang sebagai figur dengan daya tarik elektoral yang kuat, terutama di kalangan pemilih urban, kelas menengah terdidik, dan segmen pemilih Muslim moderat-konservatif. Ketika PKS pada awalnya menunjukkan dukungan terhadap pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024, banyak pihak melihatnya sebagai langkah strategis yang selaras dengan aspirasi basis pemilih partai. Dukungan tersebut bukan hanya dimaknai sebagai taktik koalisi, tetapi juga sebagai bentuk konsistensi terhadap figur yang dianggap memiliki kedekatan nilai dengan konstituen PKS.
Namun dinamika politik bergerak cepat. Keputusan PKS untuk kemudian mencabut dukungan dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus memicu reaksi keras dari sebagian pendukung Anies. Kritik muncul bukan hanya dari elite atau pengamat politik, tetapi juga dari akar rumput. Narasi tentang “janji yang tercederai” mulai bergulir, memperkuat kesan bahwa ada ketidaksinkronan antara ekspektasi pemilih dan keputusan partai.
Dalam politik, janji memang tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi memiliki bobot moral yang besar. Bagi pemilih milenial, konsistensi adalah mata uang utama kepercayaan. Ketika sebuah partai tampak berubah arah tanpa komunikasi yang memadai, persepsi pengkhianatan dapat terbentuk dengan cepat—terutama di era media sosial, di mana opini menyebar dalam hitungan menit.
Dampaknya tidak berhenti di Jakarta. Beberapa pengamat mencatat bahwa kekalahan PKS di wilayah yang selama ini dianggap basis kuat, seperti Depok, menjadi indikator adanya pergeseran sentimen. Selama bertahun-tahun, Depok identik dengan dominasi PKS. Ketika dominasi itu runtuh, analisis pun berkembang: apakah ini murni faktor lokal, atau bagian dari gelombang kekecewaan yang lebih luas?
Jika melihat data nasional, PKS memang masih bertahan secara angka. Pada Pemilu 2019, partai ini memperoleh sekitar 8,21% suara sah nasional. Pada Pemilu 2024, angkanya naik tipis menjadi sekitar 8,42%. Secara statistik, ini menunjukkan stabilitas. Namun dalam politik yang kompetitif, stagnasi bisa menjadi sinyal bahaya. Ketika partai lain berusaha memperluas basis dan membangun figur sentral yang kuat, bertahan di angka yang sama bukanlah jaminan keberlanjutan kekuatan politik.
Pemilih milenial memiliki karakter yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka tidak sepenuhnya terikat pada identitas partai, melainkan pada isu, nilai, dan figur. Hubungan emosional dengan tokoh seperti Anies menjadi faktor penting dalam menentukan preferensi politik. Ketika hubungan partai dengan figur tersebut berubah, maka preferensi pemilih pun bisa ikut berubah.
Menuju 2029, tantangan PKS menjadi semakin kompleks. Tanpa figur nasional yang sangat populer dan mampu menjangkau lintas segmen pemilih, partai ini berisiko kehilangan momentum. Presiden PKS periode 2025–2030 misalnya, belum memiliki tingkat pengenalan publik setinggi tokoh-tokoh besar lain di panggung nasional. Dalam era personalisasi politik, ketiadaan figur sentral yang kuat bisa mengurangi daya tarik elektoral, terutama bagi pemilih muda yang cenderung memilih berdasarkan kedekatan personal dan citra kepemimpinan.
Di sisi lain, keputusan mencabut dukungan terhadap Anies bisa saja dilihat sebagai langkah pragmatis dalam konteks koalisi nasional. Politik memang sering kali menuntut kompromi. Namun pertanyaannya, sejauh mana kompromi itu dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik? Transparansi menjadi kunci. Tanpa komunikasi yang kuat dan narasi yang meyakinkan, langkah taktis bisa dibaca sebagai inkonsistensi.
Pemilih milenial tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses. Mereka ingin tahu alasan, pertimbangan, dan arah jangka panjang partai. Jika PKS mampu membangun kembali komunikasi yang terbuka dan menegaskan posisi ideologisnya secara konsisten, peluang untuk mempertahankan bahkan memperluas basis suara tetap terbuka. Partai Keadilan Sejahtera kini berada pada persimpangan strategis. Di satu sisi, partai ini memiliki struktur kaderisasi yang solid dan basis loyal yang relatif stabil.
Di sisi lain, dinamika hubungan dengan figur seperti Anies Baswedan menunjukkan bahwa loyalitas pemilih tidak bisa dianggap permanen. Ke depan, kemampuan membaca aspirasi pemilih milenial, menjaga konsistensi sikap politik, serta menghadirkan figur kepemimpinan yang kuat akan menjadi faktor penentu apakah stagnasi suara berubah menjadi lonjakan atau justru penurunan pada 2029. Politik modern bukan hanya soal koalisi dan strategi, tetapi juga tentang kepercayaan yang terus diuji di hadapan publik yang semakin kritis dan terinformasi.
