Dalam politik elektoral, kepercayaan pemilih adalah aset yang paling mahal—dan paling cepat hilang. Saat pemilih merasa sebuah partai “berbelok” dari komitmen yang sudah terlanjur diyakini, efeknya bukan cuma terjadi di satu daerah, tetapi bisa menular ke persepsi nasional. Inilah konteks yang banyak dibicarakan publik setelah PKS membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 dan kemudian beralih mendukung pasangan lain.
Dari “AMAN” ke pencabutan SK: momen yang memicu kekecewaan
Pada fase awal, dukungan PKS kepada Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan, publik sempat mengenal duet “Anies–Sohibul Iman” (AMAN). Namun pada Agustus 2024, PKS mencabut SK dukungan kepada Anies–Sohibul Iman dan menggantinya dengan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil–Suswono. Penjelasan resmi yang disampaikan adalah soal dinamika koalisi dan pemenuhan syarat kursi.
Keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian pemilih yang sebelumnya identik dengan “barisan Anies”. Loyalis Anies, Geisz Chalifah, misalnya, menyebut ada kemarahan pemilih Anies di Jakarta dan menyatakan kekecewaan itu punya efek tular ke wilayah sekitar seperti Bekasi dan Depok.
Terlepas dari apakah semua pemilih memaknai hal yang sama, poinnya jelas: narasi “PKS ingkar komitmen” menjadi isu reputasi politik yang beredar luas.
Depok: simbol runtuhnya “kekuatan lama”
Yang membuat isu ini semakin kuat adalah contoh yang sering disebut publik: Depok. Setelah lama diasosiasikan sebagai basis kuat PKS, hasil Pilkada Depok 2024 menunjukkan pasangan yang diusung PKS kalah, sementara lawannya unggul berdasarkan penetapan hasil KPU setempat. Media menyebut ini sebagai runtuhnya dominasi PKS setelah kurang lebih 20 tahun berkuasa di Depok.
Apakah kekalahan Depok semata-mata karena “Anies effect”? Tidak sesederhana itu—Pilkada dipengaruhi faktor kandidat, kerja mesin, isu lokal, dan peta koalisi. Tetapi secara komunikasi politik, Depok menjadi simbol: ketika citra partai sedang diperdebatkan, kekalahan di basis kuat terasa seperti “bukti” bagi narasi kekecewaan.
Data nasional: PKS 2019 vs 2024
Secara nasional, PKS sebenarnya tidak jatuh secara drastis di Pileg—bahkan sedikit naik:
- Pemilu 2019: PKS meraih 8,21% (11.493.663 suara).
- Pemilu 2024: PKS meraih 8,42% (12.781.353 suara).
Artinya, klaim “jatuh di semua daerah” tidak bisa digeneralisasi ke capaian nasional Pileg 2024. Namun, yang sedang dibahas banyak orang lebih ke tren kepercayaan dan arah psikologis pemilih pasca-Pilkada Jakarta 2024—terutama jika partai dinilai tidak konsisten terhadap janji/komitmen politik.
Kenapa “janji” dan konsistensi itu menentukan?
Pemilih legislatif tidak selalu memilih caleg karena program teknis yang detail. Dalam banyak kasus, mereka memilih karena:
- identitas dan kedekatan nilai,
- figur yang mereka percaya, dan
- reputasi partai: konsisten atau oportunis.
Ketika partai dianggap mudah berubah arah, pemilih menjadi ragu: “Kalau dukungan ke kandidat saja bisa berubah, apakah aspirasi saya akan dijaga?” Keraguan seperti ini biasanya tidak membuat pemilih pindah ke satu partai tertentu, melainkan mengurangi loyalitas—pemilih bisa golput, berpindah, atau terpecah ke alternatif lain.
Tantangan kepemimpinan dan “brand awareness” partai
Faktor lain adalah komunikasi figur puncak. Sejak Juni 2025, PKS menetapkan Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS periode 2025–2030.
Bagi sebagian publik, figur ini masih kalah populer dibanding tokoh-tokoh nasional lain—sehingga PR PKS adalah memperkuat pengenalan dan narasi kepemimpinan (bukan sekadar struktur organisasi).
Perkiraan 2029 jika PKS tidak “mengunci” pemilih Anies
Bagian ini bukan angka pasti, melainkan skenario politik berbasis perilaku pemilih.
Jika pada 2029 PKS kembali dianggap “meninggalkan” figur yang menjadi magnet pemilih mereka, ada risiko:
- suara stagnan atau turun dari level 8%-an, misalnya melandai ke 6–7% (kehilangan sebagian swing voters), atau
- bila fragmentasi pemilih makin besar dan isu trust makin kuat, PKS bisa terdorong mendekati ambang batas 4% (skenario terburuk), walau ini bergantung pada kompetisi partai Islam/konservatif dan performa mesin partai.
Intinya: bukan soal Anies sebagai orang semata, tetapi soal “jalur kepercayaan pemilih” yang selama ini menempel pada PKS. Ketika jalur itu putus, biaya pemulihannya mahal.
PKS di Pemilu Tahun 2029
Jika PKS ingin suaranya tidak turun pada 2029, pelajarannya sederhana: konsistensi, komunikasi yang meyakinkan, dan manajemen ekspektasi pemilih. Politik bukan hanya soal menang hari ini, tetapi soal memastikan pemilih tidak merasa “dibohongi” besok.
